7.01.2009

PRESS RELEASE DPC K-SPSI KAB. SUKABUMI: PADA PERSIDANGAN LANJUTAN KASUS BURUH PT. DAVOMAS ABADI TBK SUKABUMI DI PN CIBADAK

HARI RABU, 01 JULI 2009 PUKUL 10.00 WIB



MENYIKAPI SIDANG LANJUTAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK PENGUSAHA (DALAM HAL INI PT. DAVOMAS ABADI TBK) TERHADAP BURUH/PENGURUS SERIKAT BURUH PT. DAVOMAS ABADI TBK SUKABUMI, DENGAN INI DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC K-SPSI) KAB. SUKABUMI SEBAGAI INDUK ORGANISASI PARA BURUH PT. DAVOMAS ABADI TBK SUKABUMI MERASA PERLU UNTUK MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA PIHAK PT. DAVOMAS ABADI TBK SELAKU PIHAK YANG MENGGUGAT BURUH/PENGURUS SERIKAT BURUH DI PN CIBADAK TIDAK PUNYA ITIKAD BAIK DAN HANYA BERMAKSUD MENGULUR-ULUR WAKTU DAN MENGHINDAR AGAR TERBEBAS DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMENUHI HAK-HAK BURUH YANG SAMPAI SAAT INI UPAH BURUH DAN PESANGON BURUH YANG SUDAH MEMPUNYAI PUTUSAN KASASI DAN IN-KRACHT PUN BELUM DIBAYARKAN OLEH PIHAK PENGUSAHA. ITIKAD TIDAK BAIK DENGAN CARA MENGULUR-ULUR WAKTU ITU SANGAT TERLIHAT JELAS, SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT DARI 3 KALI PERSIDANGAN SEBELUMNYA JUSTERU PIHAK PT. DAVOMAS ABADI TBK HANYA DATANG 1 KALI DALAM PERSIDANGAN.

2. BAHWA YANG DIJADIKAN DASAR GUGATAN TERHADAP PARA BURUH OLEH PT. DAVOMAS ABADI TBK ADALAH KARENA BURUH/PENGURUS SERIKAT BURUH ‘MEMBERIKAN PERNYATAAN DI MEDIA BERKAITAN DENGAN AKSI TUNTUTAN HAK BURUH YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA’ YANG DIMUAT OLEH BEBERAPA MEDIA MASSA YANG DIANGGAP OLEH PT. DAVOMAS ABADI MENCEMARKAN NAMA BAIK PT. DAVOMAS ABADI TBK. JELAS BAHWA PERNYATAAN BURUH/PENGURUS SERIKAT BURUH DI MEDIA ITU MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN KEBEBASAN BERSERIKAT YANG DIJAMIN OLEH UUD 1945, UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, KONVENSI ILO, DAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR), SEHINGGA TINDAKAN PT. DAVOMAS ABADI TBK YANG MENGGUGAT DAN MEMPIDANAKAN BURUH (SAAT INI KASUSNYA SEDANG DIPROSES PIHAK KEPOLISIAN) JELAS-JELAS MERUPAKAN PEMBERANGUSAN TERHADAP HAK DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BERSERIKAT YANG DIJAMIN OLEH KONSTITUSI.

3. BAHWA APA YANG BURUH/PENGURUS SERIKAT BURUH LAKUKAN ADALAH SEKEDAR MENYAMPAIKAN TUNTUTAN HAK MEREKA SELAKU BURUH YANG HAK-HAKNYA TIDAK DIPENUHI/DIABAIKAN OLEH PENGUSAHA, DAN JUGA DIPICU OLEH TINDAKAN PT. DAVOMAS ABADI TBK YANG BERKIRIM SURAT KE PIHAK BAPEPAM–LK DAN BURSA EFEK INDONESIA (BEI) YANG INTINYA TIDAK MENGAKUI/MEMBANTAH MEMPUNYAI PABRIK DI SUKABUMI. SEHINGGA TINDAKAN PENGUSAHA TERSEBUT JELAS-JELAS SANGAT MENYAKITKAN BAGI BURUH YANG SUDAH BEKERJA BERTAHUN-TAHUN SEBAGAI KARYAWAN/BURUH PT. DAVOMAS ABADI TBK. DAN TINDAKAN PT. DAVOMAS ABADI TBK YANG MEMBANTAH MEMPUNYAI PABRIK DI SUKABUMI ITU JUGA BISA DIANGGAP SEBAGAI PEMBOHONGAN PUBLIK, APALAGI KEBERADAAN PT. DAVOMAS ABADI TBK SEBAGAI PERUSAHAAN TERBUKA YANG SAHAMNYA TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA (WALAUPUN SAAT INI TRANSAKSI SAHAMNYA DI SUSPENSI OLEH PIHAK BEI).

4. BAHWA SAAT INI KEBERADAAN PT. DAVOMAS ABADI TBK SUKABUMI SUDAH TIDAK BEROPERASI LAGI DAN PABRIKNYA BESERTA ASSETNYA YANG BERLOKASI DI JL. BABAKAN PARAKANLIMA PANGGELESERAN KEC. CIKEMBAR KAB. SUKABUMI DIJAGA SELAMA 24 JAM OLEH BURUH SECARA BERGILIRAN. DAN PIHAK BURUH KARENA UPAHNYA SELAMA BERBULAN-BULAN TIDAK DIBAYARKAN OLEH PIHAK PT. DAVOMAS ABADI TBK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 13 TAHUN 2003 SUDAH MENGAJUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN SAAT INI KASUSNYA SUDAH MASUK PADA TAHAPAN MEDIASI DIMANA TUNTUTAN BURUH DIKABULKAN, DALAM ANJURAN PIHAK MEDIATOR KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA MEMINTA PIHAK PT. DAVOMAS ABADI TBK MEMBAYARKAN PESANGON PARA BURUH TERSEBUT -/+ 2 MILYAR RUPIAH (TERMASUK UPAH BURUH YANG BELUM DIBAYARKAN).

KAITANNYA DENGAN HAL TERSEBUT KAMI MENYAMPAIKAN SIKAP SEBAGAI BERIKUT :

1. MEMINTA PIHAK PT. DAVOMAS ABADI TBK UNTUK SEGERA MEMBAYARKAN HAK-HAK BURUH BERUPA UPAH YANG SUDAH BERBULAN-BULAN TIDAK DIPENUHI, MEMBAYARKAN PESANGON KE-4 BURUH (N. PRIYATNA, SURITO, AJA S DAN SOD’I) YANG KASUSNYA SUDAH DIMENANGKAN KE-4 BURUH TERSEBUT MELALUI PUTUSAN KASASI MA RI NOMOR : 153 K/PDT.SUS/2008 DAN SUDAH IN KRACHT, SERTA MEMBAYARKAN PESANGON BURUH YANG KASUSNYA PADA TAHAPAN MEDIASI KETENAGAKERJAAN PADA DISNAKERTRANS KAB. SUKABUMI SUDAH DIMENANGKAN PIHAK BURUH DENGAN MEMBEBANKAN KEWAJIBAN PADA PT. DAVOMAS ABADI TBK UNTUK MEMBAYARKAN PESANGON SEBESAR -/+ 2 MILYAR RUPIAH.

2. MEMINTA PIHAK PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) PADA PN KELAS IA BANDUNG UNTUK SEGERA MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN NOMOR : 153 K/PDT.SUS/2008 YANG MEMENANGKAN KE-4 BURUH PT. DAVOMAS ABADI TBK SUKABUMI YAITU SDR. N. PRIYATNA, SDR. SURITO, SDR. AJA S DAN SDR. SOD’I. SEHINGGA JANGAN SAMPAI ADA KESAN PIHAK PENGADILAN BERPIHAK KE PIHAK PENGUSAHA KARENA DIANGGAP TIDAK SERIUS MENANGANI KASUS TERSEBUT SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH UU NO. 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. DAN KAMI TIDAK MEMINTA PENGADILAN UNTUK BERPIHAK TERHADAP BURUH SECARA MEMBABI BUTA, KAMI HANYA MEMINTA KE PIHAK PENGADILAN KHUSUSNYA PHI BANDUNG UNTUK BERPIHAK PADA HUKUM DAN KEADILAN, JANGAN BERPIHAK PADA KEPENTINGAN PENGUSAHA ATAU PEMILIK MODAL YANG JELAS-JELAS SALAH DAN MELANGGAR HUKUM.

3. MEMINTA PIHAK PEMERINTAH (PRESIDEN RI, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, KOMIS IX DPR RI, GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI SUKABUMI) UNTUK BERSIKAP SERIUS MENANGANI KASUS BURUH PT. DAVOMAS ABADI TBK MENGINGAT KASUS INI SUDAH KAMI SAMPAIKAN TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG DISAMPAIKAN DIATAS, BAHKAN BEBERAPA PIHAK DIANTARANYA SEPERTI : KOMISI IX DPR RI (IBU RIBKA TJIPTANING), DIRJEN PHI DEPNAKERTRANS RI, PIHAK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SUDAH TURUN LANGSUNG KE LAPANGAN. BAHKAN PIHAK BUPATI SUKABUMI SUDAH BEBERAPA KALI TURUN DAN ME-MEDIASI PIHAK BURUH DAN PENGUSAHA. SEHINGGA KAMI TIDAK INGIN ISSUE BURUH HANYA DIJADIKAN EKSPLOITASI DALAM KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF MAUPUN PILPRES, TAPI HARUS DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN SIKAP YANG JELAS. ‘JANGAN HANYA NGOCOL MAU MELINDUNGI BURUH DAN BERPIHAK BURUH, TAPI MANA BUKTINYA… ‘

4. MEMINTA PIHAK BAPEPAM – LK DAN BURSA EFEK INDONESIA (BEI) UNTUK SERIUS MENANGANI KASUS PT. DAVOMAS ABADI TBK (APALAGI TRANSAKSI SAHAMNYA SEKARANG SUDAH DI SUSPENSI), SEHINGGA KASUS SEPERTI PT. DAVOMAS ABADI TBK YANG MEMBANTAH MEMPUNYAI PABRIK DI SUKABUMI PADA REALITASNYA ADA DAN KARYAWANNYA DITELANTARKAN BEGITU SAJA TIDAK TERJADI DAN TIDAK TERULANG KEMBALI. KAMI MINTA PIHAK BAPEPAM-LK DAN BEI JANGAN HANYA BERTINDAK SEPERTI ‘KANTOR POS’ YANG HANYA MENERIMA SURAT ATAU MENUNGGU LAPORAN SAJA TAPI PIHAK BAPEPAM – LK DAN BEI HARUS BERTINDAK CEPAT DAN RESPONSIF SEHINGGA TIDAK MERUGIKAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN SEPERTI MASYARAKAT/PUBLIK, PARA PEMEGANG SAHAM, INVESTOR/CALON INVESTOR DAN TERUTAMA TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN BURUH.

KAMI BERHARAP KASUS BURUH PT. DAVOMAS ABADI TBK INI BISA HAPPY ENDING SEPERTI KASUS PRITA MULYASARI. KARENA SEJATINYA KASUS INI SANGAT MIRIP DENGAN KASUS PRITA MULYASARI.
DEMIKIAN PERNYATAAN SIKAP INI KAMI SAMPAIKAN. SAMPAI LANGIT RUNTUH PUN KEADILAN HARUS DITEGAKKAN… MARI BERSATU UNTUK MENYUARAKAN KEADILAN DAN MELAWAN PENINDASAN.
HIDUP BURUH..!
SUKABUMI, 01 JULI 2009

BIRO HUMAS DAN KOMUNIKASI MEDIA
DPC K-SPSI KAB. SUKABUMI


ttd


DADENG NAZARUDIN
K e t u a